Reformasi 1998 menghapus Dwifungsi ABRI dan memperkuat supremasi sipil, tetapi lemahnya kinerja partai politik serta birokrasi menciptakan persepsi bahwa militer lebih disiplin dan profesional.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR RI, Ahmad Muzani meminta agar revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI atau RUU TNI harus ...

Jakarta, VIVA - Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menegaskan Pembahasan rancangan undang-undang atau RUU TNI sebagai revisi terhadap UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, harus rigid.

Hal itu bertujuan agar masyarakat sipil tidak terganggu. "Ya harus rigid, harus rigid di UU TNI supaya sipil tidak merasa terganggu dan seterusnya harus rigid," kata Muzani di Kompleks Parlemen ...

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Ahmad Muzani meminta agar revisi Undang-Undang (RUU) TNI disusun secara rigid agar tidak membuat masyarakat sipil merasa terganggu. Sebab, RUU ini sedang menjadi ...

Muzani mempunyai saran agar RUU TNI tetap menjaga supremasi sipil. "Ya harus rigid. Harus rigid. Di UU TNI supaya sipil tidak merasa terganggu, dan seterusnya harus rigid," kata Muzani di kompleks ...

Jakarta: Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI harus rigid. Hal ini untuk memastikan supremasi sipil terjaga ketika prajurit isi jabatan publik.

Hasanuddin mengatakan penambahan lembaga sipil itu diketahui lewat rapat Panitia Kerja Revisi UU TNI yang dilaksanakan di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat sejak Jumat (14/3) hingga Sabtu (15/3) lalu.

KOMPAS.com - Sejumlah prajurit TNI menduduki jabatan sipil meski belum pensiun dini sebagai perwira aktif. Padahal, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, perwira yang menduduki jabatan ...

Liputan6.com, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto baru-baru ini mengumumkan langkah tegas terkait prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan sipil di luar bidang politik, keamanan, dan ...